Korban Kedua Mantan Majikan Erwiana Menangkan Gugatan Ganti Rugi Di Pengadilan Hong Kong

Tutik Lestari bersama Erwiana dan PRT Indonesia korban ketiga Law Wan Tung

Tutik Lestari saat bertemu dengan Erwiana dan korban lainya sebelum sidang kriminal di gelar.

Hakim memutuskan mantan majikan Erwiana,  Law Wan Tung untuk membayar kepada Tutik Lestari Ningsih, buruh migran Indonesia di Hong Kong yang menjadi korban kedua kasus penganiayaan setelah Erwiana.  Law Wan Tung harus membayar ganti rugi sebesar HK $ 170.000 dengan bunga sebesar 2% per tahun dari tanggal surat keputusan sampai sampai pembayaran penuh.

Tutik Lestari dibantu oleh pengacaranya menuntut Law Wan Tung untuk membayar ganti rugi dan kerusakan dari penganiayaan dan pemenjaraan tidak langsung yang dilakukan oleh Law Wan Tung. Pengadilan Distric Hong Kong pada 26 Februari 2018 memenangkan gugatan sipil atas tuntutan ganti rugi yang dialami Tutik Lestari atas karena penganiyaan yang dilakukan oleh Law Wan Tung. Selain itu hakim juga mempercayai semua kesaksian yang diberikan Tutik pada sidang yang di gelar pada 9 Februari 2018.

“Saya bersyukur atas kemenangan ini, saya berharap teman-teman yang lain yang pernah mengalami kasus seperti saya berani untuk melawan dan menuntut karena ini adalah hak kita dan khususnya untuk pemerintah Indonesia untuk belajar dari kasus yang di alami buurh migran bahwa menyediakan sistem pengaduan dan ganti rugi bagi korban yang mudah di jangkau dan berkeadilan”. Jelas Tutik melalui pesan singkatnya.

Tutik juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan turut berjuang mendapat keadilan, terima kasih kepada hakim yang mempercayai kesaksian saya dan juga Mission For Mirgant Workers yang telah mendampingi saya dari awal hingga kasus ini selesai, AMCB dan IMWU yang terus konsisten dalam memperjuangkan keadilan bagi buruh migran.

Tutik adalah saksi penting kedua setelah Erwiana pada persidangan kriminal pada Januari 2015. Berkat kesaksian Tutik, kekerasan dan penyiksaan yang dialami Erwiana lebih mudah dipercaya. Hasilnya, Law Wan Tung dinyatakan bersalah karena terbukti menyiksa kedua PRT Indonesia tersebut.

“Perjuangan selama tiga tahun sejak tahun 2014, untuk mendapatkan keadilan bagi Tutik dan Erwiana akhirnya membuahkan hasil. Kasus Tutik dan Erwiana mendapatkan kemenangan karena desakan dan perjuangan buruh migran serta dukungan yang luas dari berbagai pihak dan di Hong Kong sendiri ada sistem yang disediakan untuk mengadukan dan menuntut gangi rugi bagi korban”, tegas Sringatin, Koordinator JBMI.

Sringatin juga menambahkan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh hanya menunggu korban berjatuhan dan memberi santunan atau hanya menghentikan pengiriman buruh migran, tapi bagaimana pemerintah harus tanggap dan menjawab persoalan buruh migran dengan tepat. Masih sangat banyak kasus yang tidak terselesaikan dengan baik, banyak keluarga korban yang belum mendapatkan hak dan keadilanya atas masalah yang menimpa anggota keluarga mereka yang menjadi korban diluar negeri. Seperti kasus yang dialami oleh Dolfina Abuk, Yufrinda Selan , Adelina BMI di Malaysia yang meninggal karena penyiksaan dan kasus – kasus lainnya di berbagai negara penempatan.

Kami mengkritisi pemerintah Indonesia yang masih menyerahkan nasib buruh migran khsususnya PRT migran pada PJTKI dan Agen dengan meminta mereka sebagai pelindung buruh migran dan pemerintah hanya menyediakan proses mediasi jika agen tidak mau membantu buruh migran. Ujung dari proses mediasi ini adalah pemerintah memilih kompromis dengan agen dan hak dari buruh migran tidak semua bisa didapatkan.

Untuk mencegah korban berjatuhan dan korban berani melaporkan maka pemerintah harus memastikan akses keadilan bagi buruh migran Indonesia dan keuarganya di Indonesia dan di negara penempatan dengan membuat mekanisme penuntutan ganti rugi yang mudah di jangkau oleh korban ataupun keluarganya.

Kemenangan Tutik dan Erwiana harus menjadi pelajaran bagi pemerintah Indonesia bahwa keadilan bagi BMI karena adanya mekanisme dan dampingan dari organisasi buruh migran, mengapa itu pemerintah harus mengakui organisasi buruh migran diluar negeri dan dilibatkan dalam membuat aturan,tutup Sringatin

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s